BERBAGI
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah. (dok.DDJP)
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Nasrullah. (dok.DDJP)

Jakarta News – Program penertiban penonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak berdomisili di Jakarta namun pendatang baru justru tak terkontrol.

“Itulah yang saya katakan, program penghapusan NIK itu terasa kurang adanya keadilan dan perhatian Pemda DKI terhadap warga. Khususnya orang asli Betawi yang ngontrak di luar Jakarta karena kehidupan sehari-harinya tidak di Jakarta, seperti tukang ojek, buruh toko dan lainnya,” ujar Nasrullah dikutip dari laman https://dprd-dkijakartaprov.go.id, Rabu (17/4).

“Sedangkan warga daerah setelah lebaran datang ke Jakarta tinggal di rumah saudaranya atau ngontrak menjadi warga Jakarta,” tambah dia.

Nasrullah mengungkapkan, gencarnya penghapusan NIK warga yang tak lagi tinggal di Jakarta mengakibatkan banyak pihak meragukan keadilan kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Sebab pada saat bersamaan, Jakarta terus menerus kedatangan pendatang yang ingin tinggal di Jakarta dan akhirnya menikmati fasilitas yang ada disediakan Pemprov DKI.

“Bagaimana proses keadilannya dan keberpihakannya Pemerintah terhadap penduduk asli Betawi. Pertanyaan ini yang pada akhirnya muncul ke permukaan, karena nampak ada ketidakadilan disitu,” ungkap Nasrullah.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta diminta teliti sebelum menghapus NIK warga. Artinya, tidak serta merta warga yang sudah tak lagi berdomisili di Jakarta langsung dihapus.

Sebab, ada banyak kasus warga Jakarta yang tinggal di daerah penyangga karena alasan ekonomi tetapi sehari-hari justru beraktivitas di Jakarta.

“Harus cermat, karena ada yang KTP Jakarta, NIK Jakarta tapi tinggalnya di daerah penyangga. Kan dia orang Jakarta. Mungkin karena di Jakarta tinggal di rumah yang pas-pasan akhirnya pindah tinggal di pinggiran Jakarta,” pungkas Nasrullah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here