BERBAGI
Moderator capres-cawapres tidak sekadar menjadi polisi lalu-lintas

Jakarta News – Rimah-rimah debat capres-cawapres masih menyisakan jargon-jargon yang lahir di ruang publik, khususnya pada platform new media.

Beberapa diksi populer pascadua debat, semacam “Wakanda No More Indonesia Forever”, “Ordal”, “SGIE”, “Sorry ye Sorry”, dst, masih terus ditulis/disebut ulang warganet +62.

Bagi penulis yang mendalami ilmu public relations, ada dua poin menarik yang bisa dijadikan bahan evaluasi. Pertama, moderator debat sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), harus keluar dari peran pengatur waktu (time keeper) untuk debat 3, 4, dan 5 mendatang.

Buat apa diambil moderator dari anchor-anchor kondang kalau perannya sebatas infokan mulai jawab kapan, dan waktu sudah habis! Masyarakat butuh lebih dari itu, karena debat adalah etalase gagasan mau dibawa ke mana negeri ini.

Jika sebatas time keeper, penulis khawatir debat tersisa sebatas lomba cerdas cermat; Siapa bisa menjawab tepat dalam limitasi waktu yang sudah disetel –termasuk jawab singkatan-singkatan tak populer.

Time keeper dari moderator harusnya bukan malah menghapus kesempatan waktu peserta ketika menemui keadaan ketidaksetaraan informasi, sebagaimana kita saksikan saat Gibran Rakabuming lakukan hal ini ke Muhaimin Iskandar dan Mafhud MD.

Harap KPU ingat apa maknawi moderator. Kamus daring KBBI menyebutnya sebagai: mo·de·ra·tor n 1 orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dan sebagainya); 2 pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah.

Maka, jelas sudah, moderator adalah penengah ketika debat bertendensi buntu karena persepsi kontestan sedang tidak sama. KPU harus keluar dari aturan prosedural waktu dan kesempatan waktu.

Lebih dari itu, moderator justru tidak menjembati saat terjadi ketidaksamaan informasi, yang gilirannya membuat publik tak bisa mengeksplorasi gagasan besar kandidat pada istilah-istilah teknis tersebut.

Level debat Capres dan Cawapres bukan lagi di tataran level teknis operasional, itu nantinya cukup sama menteri dan jajaran eselon yang malah tak ikut helatan ini. Karenanya, mari gali gagasan besar dan bagaimana sikap leadership mereka pada istilah-istilah teknis tersebut. Ingat, presiden dan wakil presiden bukan level pelaksana, tapi strategis.

Mereka bukan tukang, namun pengendali tukang! Moderator bahkan tak sebatas memandu, tapi pemimpin forum, yang dengan sendirinya akan berusaha membuat interaksi yang diarahkan di dalamnya berjalan lancar.

Bukan malah, saat ada kebuntuan, diputuskan tidak diberi ruang penjelasan terlebih dahulu. Last but not least, sekadar mengingatkan bahwa ilmu komunikasi berakar dari kata latin communis, yang jika disulih dalam bahasa Inggris bermakna “to make common.” Alias membuat siapapun dalam posisi setara, saling tahu apa yang hendak dicakapkan, sebelum diskusi lebih lanjut.

Jika debat berikutnya, moderator (baca: KPU) tidak membuka ruang komunikasi ideal sebagaimana maknawi tersebut, patut dicatat KPU memang berniat menjadi panitia cerdas cermat berbiaya termahal tingkat nasional!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here